kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur
persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan
inflasi, dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter pada
dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat
diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang.
Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral dengan
cara langsung atau tidak langsung.
·
· Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam
hal peredaran uang atau kredit perbankan.
·
· Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara
mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara
menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu :
·
· Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang edar
·
· Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Jenis – jenis kebijaksanaan moneter
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika
ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga
pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka
pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat
berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar
Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan
memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk
menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku
ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran
dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan
kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
·
· Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
·
· Pola persebaran sumber daya
·
· Distribusi pendapatan
Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah
dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak
diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran , inflasi , neraca
pembayaran internasionla yang terus menerus defisit dan sebagainya.
Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiscal
·
1. Analisis kebijaksanaan
fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.
Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakata untuk
konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan
nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di
belanjakan atau disposable income
·
2. Analisis kebijaksanaan
fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible
Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system
pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk meratakan
distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social.
Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka
jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.
0 komentar:
Posting Komentar